konsep E-Gov dan Kinerja

Konsep E-Gov dan Kinerja

oleh: Winda Dwi Gusti/1201590

A.    Konsep E-Government

E-Government ( berasal dari kata bahasa inggris electronic government disebut juga e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu disebut juga dengan transformasional government, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan).

Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (information, communication and technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya(Hartono dkk,2010).

Menurut indrajit (2006: 4-5) electronic government merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder), dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan yang selama berjalan.

Electronic government dilandasi oleh inpres nomor 3 tahun 2003 dimana pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

 (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;

(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan

untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Konsep pengembangan e-Government menentukan prioritas pengembangan e-Government suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Citizen (G2C).

Kesiapan menuju keberhasilan e-Government menurut Heeks (2001) berkaitan dengan:

1. Infrastruktur legal/hokum. Perlu adanya perangkat hokum untuk menangkal kejahatan digital, serta melindungi privasi, sekuriti data/informasi dan transaksi digital perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah.

2. Infrastruktur kelembagaan. Perlu adanya instansi khusus yang menangani e-Government yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat termasuk layanan digital.

3. Infrastruktur SDM. Sistem kepegawaian perlu dapat dikembangkan agar mampu menarik SDM berkualitas professional dalam bidang telematika untuk ikut berkiprah dalam e-Government milik pemerintah.

4. Infrastruktur teknologi. Meskipun teknologi yang diperlukan relative mahal, tapi peluang

kerjasama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung e-Government.

5. Suport, Capacity, Value

6. Political environment, Leadership, Planning, Stakeholder, Transparency, Budgets, Technology, Innovation

Penerapan e-government tidak pernah lepas dari penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi membutuhkan tata kelola teknologi informasi yang baik agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tata kelola teknologi informasi merupakan suatu struktur dap roses pengambilan keputusan teknologi informasi di tingkat korporat untuk mengarahkan perilaku yang diinginkan insan teknologi informasi (TI) dan memastikan keberhasilan teknologi informasi (TI) dalam rangka penciptaan nilai bagi para stakeholder (Jogiyanto dan Abdillah, 2011).

Ada empat hal yang menjadi tujuan diterapkan e-government menurut Anwar (2003) yaitu:

1.      Terciptanya hubungan secara e-government antara pemerintah dan masyarakatnya sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.

2.      Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat kearah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.

3.       Menunjang good governance dan keterbukaan

4.      Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Konsep e-government tersebut dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dari segi efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan merupakan suatu perwujudan dari reformasi birokrasi

Dalam lingkungan instansi pemerintah penggunaan email sebagai media komunikasi elektronik dalam hal kedinasan memberikan dampak yang positif terutama dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi Negara dari pihak yang tidaj bertanggung jawab. Penggunna e-mail resmi pemerintah bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS)  merupakan salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi padainstansi pemerintah atau sering disebut dengan penerapan e-government. E-mail merupakan salah satu media komunikasi yang dalam penggunaaannya dibutuhkan jaringan yang dapat diandalkan sehingga cepat pulih dari masalah  dan mengirim ulang komunikasi yang hilang ( Mc. Leod, 2009)

B.     Konsep Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang member pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempuyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlansung.

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Armsrong dan Baron dalam Wibowo, 2012:7) .

Untuk meningkatkan kinerja dibutuhkan sebuah perencanaan yang disebut dengan manajemen kerja. Manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi (Wibowo,2012: 9)

Manajemen kinerja memerlukan kerja sama diantara pegawai, dan komunikasi yang baik diantara pegawai. Penggunaaan e-mail pemerintah bertujuan sebagai peningkatan tata kelola pemerintah yang baik, penggunanaan teknologi informasi dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja serta meningkatkan kinerja pemerintah. Oleh sebab itu perlu adaya sebuah manajemen yaitu manajemen kinerja. Adapun ruang lingkup prograp manajemen kinerja menurut Ruky (2001:7) sebagai berikut:

1.      Teknologi, berkaitan dengan peralatan dan metode kerja yang digunakan

2.      Kualitas dari input, termasuk material

3.      Kualitas lingkungan fisik, lay-out tempat kerja dan kebersihan

4.      Iklim dan budaya  organisasi

5.      Sistem kompensasi dan imbalan

Mencapai keberhasilan kinerja, tentu bukanlah hal yang mudah, hal ini juga bisa dipengaruhi oleh factor-faktor tertentu. Factor-faktor yang mempengarui kinerja menurut Wirawan (2009: 6-8) yaitu:

1.      Factor internal pegawai, yaitu factor-faktor dari dalam diri pegawai  yang merupakan factor bawaan dari lahir  dan factor yang di peroleh ketika ia berkembang seperti bakat dan sikap pribadi, kreativitas, pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, pengalaman kerja, keadaaan fisik dan keadaan psikologi

2.      Lingkungan internal organisasi

3.      Lingkunga eksternal organisasi

Selain itu terdapat beberapa factor yang perlu diperhatikan untuk suatu organisasi mempunyai kinerja baik menurut Wibowo (2012:81-86) yaitu:

1.      Pernyataaan tentang maksud dan nilai

2.      Manajemen strategis

3.      Manajemen sumber daya manusia

4.      Pengembagan organisasi

5.      Konteks organisasi

6.      Desain kerja

7.      Fungsionalisasi

8.      Budaya

9.      Kerja sama

Untuk mencapai tingkt tertinggi kinerja, diperlukan secara berimbang dari semua variable yang mempengaruhi kinerja yang disebut dengan pengukuran kinerja. Kunci untuk menciptakan ukuran kinerja yang efektif menurut  Wibowo: 2012:240-241) yaitu:

1.      Ukuran mempunyai penggunaa spesifik bagi individu  atau kelompok individu nyata. Ukuran kinerja yang efektif akan selalu membantuuntuk memonitor, mengontrol, mengelola, mendiagnosis, memperbaiki, atau merencanakan beberapa aspek pekerjaan menjadi lebih baik

2.      Ketetapan waktu merupakan atribut penting dalam kegunaan, ukuran kinerja yang baik harus disampaikan pada waktu yang tepat sehingga benar-benar dipergunakan.

3.      Harus diidentifikasikan siapa pengguna yang memerlukan informasi sehingaga dapat dihindari untuk kemungkinan jatuh pada orang yang tidak tepat

4.      Ukura kinerja bearti dapat dserap dan dimengerti dengan mudah dan cepat.

5.      Penyajian ukuran kinerja harus sesuai dengan pedoman standar